Buku paket kurikulum 2013 (K13) belum diterima hampir di semua sekloah di Jayapura. Ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi X DPR  ke sejumlah sekolah di kota Jayapura, Papua.

Temuan di lapangan ini menjadi masukan yang berharga bagi Komisi X untuk menekan pemerintah agar bersungguh-sungguh  dengan kebijakan penerapan kurikulum yang baru ini. Buku paket berupa buku siswa dan buku guru merupakan keluhan yang dihadapi hampir di semua sekolah yang dikunjungi Komisi X  di Jayapura. Dengan belum diterimanya buku paket K13, sekolah2 sulit menyesuaikan arah pendidikannya pada anak didik di sekolah. Untuk itu, sebagaian sekolah masih menerapkan kurikulum lama, sebelum paket K13 diterima.

Dalam kunker itu, Komisi x mengunjungi semua tingkatan sekolah, dari mulai SD  sampai SMA/SMK. Di SD  Inpres Kotaraja, misalnya, karena buku siswa dan guru belum diterima, sekolah pun mengopi paket buku yang ada terlibih dahulu untuk melakukan penyesuaian dengan K13 ini. Sifried Daullu, Kepsek SD inpres Kotaraja mengaku terseok-seok  dengan  adanya K13. Satu hal lagi, katanya, lembaga pendidikan SD selalu dianaktirikan, lantaran tidak memiliki tenaga TU seperti di SMP atau SMA.

Di SD , para guru biasanya merangkap pula sebagai  tenaga TU, sehingga perhatiannya terbelah antara mengurus anak didik dan mengurus administrasi sekolah. Sudah saatnya SD juga memiliki tenaga TU sendiri, agar guru bisa konsentrasi mengajar dan mengawasi anak didiknya, apalagi dengan adanya K13 ini, telah banyak menyita perhatian guru di sekolah.

Anggota Komisi X  Harbiah Salahuddin (FPG) menyatakan, mestinya bila progran K13 sudah diterapkan, tak ada masalah lagi yang dihadapi sekolah-sekolah di daerah. Soal tenaga TU di SD, memang sudah semestinya dimiliki  karena tanpa tenaga TU, para guru SD tidak bisa konsentrasi penuh mengajar. (mh)/foto:husen/parle/iw.